Oleh:Komandan Ibrahim (Pemerhati Sosial)
Di setiap pojok kota dan warung kopi di Pidie, hingga ke Meulaboh dan dataran tinggi Gayo Lues, ada satu topik yang tak lekang oleh waktu: kemakmuran. Aceh adalah tanah yang diberkahi sumber daya alam melimpah dan diguyur dana otonomi khusus (Otsus) triliunan rupiah setiap tahun. Namun, angka kemiskinan tetap tinggi dan wajah kesejahteraan rakyat belum banyak berubah. Rakyat pun bertanya getir, “Ke mana sebenarnya uang itu mengalir?”
Sebagai pemerhati sosial yang hidup di tanah ini, saya melihat Aceh memiliki potensi luar biasa, namun dibelenggu oleh masalah yang berulang. Kini, Indonesia memiliki nahkoda baru: Presiden Prabowo Subianto. Jabatan itu adalah amanah rakyat, termasuk kami di Aceh yang berharap besar pada ketegasan dan karakter beliau yang berorientasi pada hasil.
Harapan rakyat Aceh sederhana agar Presiden turun tangan mempercepat pembangunan dan membereskan kebocoran yang menghambat kemajuan. Mesin pembangunan tak akan bisa melaju jika bahan bakarnya terus bocor.
Akselerasi Pembangunan dan Sentuhan dari Pusat
Pasca penandatanganan damai dan musibah tsunami, pembangunan Aceh memang berjalan, tapi ritmenya lambat. Kita seperti berlari di tempat, sementara provinsi lain sudah melesat. Dana Otsus yang seharusnya menjadi booster ekonomi rakyat kerap habis untuk proyek yang tak berdampak langsung ke dapur masyarakat.
Di sinilah pentingnya peran Presiden Prabowo. Aceh membutuhkan dukungan dan arahan tegas dari pusat agar pembangunan berjalan efisien, bukan sekadar simbolis. Kita perlu percepatan pembangunan infrastruktur konektivitaspelabuhan, jalan industri, hingga Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong sebagai nadi penggerak ekonomi.
Program hilirisasi industri juga perlu diperkuat untuk komoditas unggulan Aceh: kopi, kelapa sawit, dan hasil laut. Presiden perlu memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan program daerah. Jangan sampai birokrasi lokal atau kepentingan politik sempit justru menghambat implementasi program strategis nasional yang berpihak kepada rakyat.
Lapangan kerja baru tidak mungkin tercipta tanpa investasi dan industri nyata. Rakyat tidak butuh proyek seremonial, tapi butuh pembangunan yang bisa dirasakan dari pasar, ke sawah, hingga ke rumah.
Menyisir Para Koruptor: Kanker Pembangunan Aceh
Namun, percepatan pembangunan hanya akan jadi mimpi jika korupsi masih merajalela. Ini inti persoalan di Aceh—korupsi adalah kanker stadium empat yang menggerogoti tubuh pembangunan. Anggaran proyek yang seharusnya sampai 100 persen ke publik, sering hanya tersisa 60–70 persen setelah “disisir” oleh tangan-tangan serakah.
Presiden Prabowo harus berani memerintahkan operasi penyisiran total terhadap para koruptor di Aceh. Saya memakai istilah “menyisir”, bukan sekadar “menangkap”. Artinya, ini harus menjadi gerakan terstruktur dan terbuka untuk membersihkan parasit di semua tingkatan.
Pengkhianatan terhadap uang rakyat sama dengan pengkhianatan terhadap amanah damai Helsinki 2005. Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, tapi juga penghianatan moral terhadap penderitaan rakyat Aceh yang masih berjuang keluar dari kemiskinan.
Kami percaya, dengan ketegasan karakter militeristik Presiden Prabowo, operasi bersih-bersih ini bukan hal mustahil. Rakyat Aceh mendambakan shock therapy—penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang bermain di proyek rakyat.
Penyakit Mental: Sombong dan Serakah
Akar dari korupsi bukan hanya sistem yang lemah, tetapi mental yang rusak—kesombongan dan keserakahan pejabat publik. Banyak pejabat di Aceh berubah menjadi “raja-raja kecil” setelah berkuasa. Mereka sulit ditemui, hidup mewah, dan lupa bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan alat untuk memperkaya diri dan kroni.
Presiden Prabowo, dalam memilih mitra kerja daerah, perlu menempatkan figur yang rendah hati, berintegritas, dan punya empati sosial tinggi. Aceh tidak butuh pemimpin yang pandai beretorika tapi buta terhadap penderitaan rakyatnya.
Apresiasi untuk Penjaga Anggaran dan Penegak Hukum
Di tengah kritik keras, kita juga perlu memberi apresiasi. Menteri Keuangan Bapak Purbaya layak dipuji atas ketegasan menjaga disiplin fiskal negara. Sikap tegas dalam memastikan pertanggungjawaban dana daerah adalah contoh bagaimana seharusnya uang rakyat dikelola: profesional dan transparan.
Begitu pula dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berani menindak kasus korupsi besar di tingkat nasional. Gebrakan beliau harus menjadi teladan bagi Kejaksaan Tinggi di Aceh agar lebih berani menelusuri korupsi yang mengakar di daerah. Sinergi antara ketegasan fiskal pusat dan keberanian hukum nasional adalah kombinasi yang dibutuhkan Aceh.
Menatap Indonesia Maju dari Seramoe Mekkah
Rakyat Aceh mendukung penuh program pemerintahan Presiden Prabowo. Nasionalisme kami tidak pernah pudar, selama keadilan tidak dikhianati. Perjanjian damai telah menutup lembaran kelam masa lalu—sekarang waktunya menulis bab kemakmuran.
Kami percaya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dan berjiwa nasionalis, Aceh akan bangkit. Bantulah kami membersihkan rumah dari para tikus korupsi, percepat pembangunan yang menyentuh kehidupan rakyat, dan tempatkan pemimpin yang mau melayani, bukan yang sombong dan serakah.
Dengan sinergi kuat antara ketegasan pusat dan kesadaran lokal, Aceh akan menjadi provinsi yang bukan hanya kaya sumber daya, tapi juga makmur rakyatnya meusyeuhu, adil, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
