PELITANASIONAL | BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Aceh usai pembatalan tender pembangunan Rumah Sakit Regional dr. Yulidin Away (RSUD-YA) Tapaktuan, Aceh Selatan.
Paket dengan nilai proyek Rp15,9 miliar. Keputusan ini disebut mencerminkan buruknya perencanaan anggaran sekaligus menunjukkan rendahnya kepekaan pemerintahan Gubernur Mualem terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh mencatat PT Tsaraya Bangun Abadi sudah diumumkan sebagai pemenang tender dengan penawaran Rp15,62 miliar. Namun, status proyek kemudian berubah menjadi “batal” dengan alasan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
“Ini bukti pejabat Pemerintah Aceh tidak memiliki tanggung jawab dan hati nurani. Seolah kegagalan proyek publik dianggap persoalan sepele,” tegas Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, kegagalan ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan di internal pemerintah. “Kenapa tender baru dilakukan menjelang akhir tahun anggaran? Sekda Aceh sebagai penanggung jawab anggaran seharusnya melakukan evaluasi berkala agar serapan tidak tersendat. Kinerja Pemerintah Aceh pantas diberi rapor merah,” ujarnya.
TTI juga menyoroti proyek lain yang bernasib serupa, yakni pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) untuk warga miskin. Dari target 2.000 unit, sebanyak 530 rumah batal dibangun dengan alasan verifikasi penerima tidak lolos. Padahal, anggaran Rp50 miliar sudah dialokasikan sejak awal tahun.
“Bayangkan, dana sebesar itu akhirnya dikembalikan ke kas negara atau dialihkan ke kegiatan lain yang belum tentu menyentuh kebutuhan rakyat. Tim verifikasi yang bekerja dari Januari sampai Agustus patut dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya: ada apa sebenarnya?” sindir Nasruddin.
Kegagalan membangun RSUD-YA dinilai semakin mencolok karena rumah sakit tersebut digadang-gadang menjadi pusat rujukan kesehatan regional untuk Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam. Saat ini, minimnya fasilitas kesehatan di wilayah Barat-Selatan Aceh kerap memaksa pasien dirujuk jauh ke Banda Aceh atau Medan.
TTI menuntut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memberikan penjelasan terbuka terkait pembatalan proyek RSUD-YA maupun RLH. Mereka juga meminta Gubernur Aceh segera mengevaluasi jajaran bawahannya.
“Jangan hanya proyek pengadaan barang yang penuh keuntungan dikebut, sementara program vital untuk rakyat dibiarkan gagal. Itu pelecehan terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Nasruddin.
