PELITANASIONAL | JAKARTA – Pemerintah pusat menetapkan anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 sebesar Rp650 triliun, turun signifikan dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan penurunan Rp269 triliun itu tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Sebab, sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat tetap ditanggung oleh kementerian/lembaga melalui anggaran yang mencapai Rp1.300 triliun.
“Alokasi transfer ke daerah akan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Untuk daerah dengan PAD rendah, pemerintah pusat tetap hadir memastikan pelayanan publik tidak terganggu,” ujar Tito dalam konferensi pers RAPBN & Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Tito menyebut, sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial sebagian besar sudah dikover langsung pemerintah pusat. “Meski ada pengalihan, pemerintahan tetap berjalan dan masyarakat bisa merasakan dampaknya karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” tambahnya.
Berdasarkan realisasi APBN 2025, rata-rata pendapatan daerah tercatat Rp674 triliun dengan belanja Rp652 triliun. Beberapa daerah menonjol dalam kinerja fiskal, seperti Sumbawa Barat (104%) dan Banjar Baru (78%), sementara rata-rata kabupaten lainnya masih rendah.
Di tingkat provinsi, Jawa Barat mencatat belanja tertinggi, sementara Papua Barat Daya dinilai berhasil dalam penyerapan anggaran sebagai daerah baru. “Ada provinsi yang memiliki cadangan kuat seperti Maluku Utara, sedangkan DKI Jakarta dan Jawa Barat tetap menjadi penyumbang belanja besar,” pungkas Tito.
