PELITANASIONAL | JAKARTA – Dua isu strategis pendidikan, yakni pemerataan mutu pendidikan di Yogyakarta dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Sleman, menjadi fokus utama policy brief hasil kajian peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Tahun 2025.
Dalam presentasi di Graha Utama, Gedung A Kemendikdasmen, Kamis (21/8), peserta memaparkan sejumlah rekomendasi yang dinilai relevan dengan tantangan pendidikan saat ini.
Paparan pertama disampaikan oleh kelompok yang dipimpin Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha. Mereka menyoroti empat persoalan utama pendidikan di Yogyakarta: akses TIK dan konten digital yang belum merata, kemitraan pendidikan yang belum terstruktur, distribusi guru yang tidak sesuai kebutuhan, serta masih adanya kesenjangan mutu antarwilayah.
Untuk mengatasinya, kelompok ini menawarkan empat solusi kunci: Digital Learning Equity Program, revitalisasi sekolah komunitas berbasis nilai lokal, redistribusi guru adaptif berbasis data spasial, serta pembentukan Forum Integrasi Perencanaan Pendidikan lintas OPD.
Sementara itu, kelompok kedua yang dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, menyoroti 2.595 anak tidak sekolah (ATS) di Sleman per Mei 2025. Dari jumlah tersebut, 312 anak belum pernah bersekolah, 1.500 anak putus sekolah, dan 783 anak tidak melanjutkan pendidikan.
Rekomendasi mereka mencakup pembentukan Pusat Layanan Terpadu ATS Inklusif, program Jemput Bola Digital dan Komunitas, kemitraan dengan sektor swasta serta lembaga disabilitas, hingga inovasi berupa Sekolah Rakyat multi entry–multi exit serta rekognisi pengalaman kerja untuk anak usia produktif.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan penanganan ATS.
“Pendidikan tidak bisa dilihat dari satu sudut saja. Solusi harus multi-strategis, melibatkan pendekatan sosial, budaya, hingga keagamaan. Jika tidak, kita akan kehilangan gambaran besar,” ujarnya.
Abdul Mu’ti juga menekankan dua hal penting: perlunya partisipasi semesta dalam meningkatkan kualitas kebijakan, serta pengakuan terhadap inisiatif masyarakat yang kerap lebih dulu hadir menjawab persoalan pendidikan.
Kepala PPSDM, Handjar, menambahkan bahwa policy brief ini merupakan hasil nyata dari rangkaian visitasi kepemimpinan di Yogyakarta dan Sleman sejak April 2025. “Dokumen ini bersifat praktis, berbasis data, dan bisa menjadi referensi nyata dalam pengambilan keputusan untuk memperkuat sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Sebanyak 30 peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah – mulai dari Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, Bappenas, Polri, hingga pemerintah daerah – terlibat dalam penyusunan policy brief ini.
Policy brief hasil PKN II Angkatan V 2025 diharapkan menjadi pijakan penting dalam mempercepat pemerataan mutu pendidikan sekaligus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah di Indonesia.
