PELITANASIONAL | PIDIE – Sejumlah pengusaha lokal yang juga merupakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kabupaten Pidie memprotes keras sistem pelaksanaan proyek pemerintah daerah yang dinilai tidak transparan dan sarat kepentingan.
Mereka menuding adanya intervensi oknum dari institusi pemerintahan dalam proses tender, yang berujung pada praktik pengaturan pemenang proyek.
Kemarahan para eks-kombatan memuncak setelah pengumuman hasil lelang sejumlah proyek infrastruktur penting di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pidie.
Mereka menilai hasil lelang memperlihatkan pola yang sama setiap tahun, di mana pemenangnya berasal dari kelompok yang sama.
Dua proyek yang menjadi sorotan utama, yakni Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Gampong Pasi Ie Leubeue, Kecamatan Kembang Tanjong, dengan nilai penawaran Rp1,217 miliar dari pagu Rp1,23 miliar, dimenangkan oleh CV Sabee Jaya.
Dan Proyek infrastruktur di Desa Rungkom, Kecamatan Batee senilai Rp3,7 miliar, dimenangkan oleh CV Beurawang Jaya, yang disebut-sebut dipimpin seseorang berinisial NR (BOB).
“Saya selaku mantan kombatan GAM menegaskan, selama ini proyek pemerintah selalu dikuasai pihak-pihak tertentu. Kami menduga ada tekanan dari oknum pengawal proyek pemerintah yang bertindak sebagai penentu pemenang tender. Jika terbukti, kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum,” ujar Komandan Ibrahim, salah seorang tokoh eks-kombatan di Pidie, dengan nada tegas.
Ia menilai pola tersebut telah menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan menutup kesempatan bagi pelaku usaha lokal lain yang juga memiliki kemampuan di bidang konstruksi.
Menurut Ibrahim, permasalahan ini bukan sekadar soal proyek, melainkan berkaitan langsung dengan implementasi Perjanjian Damai Helsinki 2005, yang salah satu poinnya menekankan pemberdayaan ekonomi mantan kombatan.
“Kami tidak meminta belas kasihan, hanya kesempatan yang adil. Jangan hanya orang-orang itu saja yang selalu menang proyek. Kami punya perusahaan dan tenaga kerja lokal yang kompeten,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktik monopoli tender seperti ini justru menghambat program reintegrasi ekonomi. “Kalau terus begini, bagaimana kami bisa menghidupi anggota dan keluarga kami? Reintegrasi ekonomi tidak akan berhasil jika eks kombatan terus dipinggirkan,” tegasnya.
Para eks-kombatan juga menuding adanya peran oknum tertentu yang diduga mengatur proyek di beberapa dinas strategis di Pidie, termasuk di Dinas Perkim. Mereka menyebut salah satu sosok berinisial NR (BOB) disebut mengendalikan pengadaan pipa dan proyek-proyek melalui pengaruh di dalam institusi pemerintahan.
“Bahkan ada ancaman terselubung bagi pengusaha yang mencoba ikut bersaing. Jika menang proyek yang sudah ‘diatur’, perusahaan itu bisa diperiksa oleh oknum tersebut. Ini sudah seperti praktik mafia proyek,” ungkap salah satu sumber yang meminta namanya dirahasiakan.
Para pengusaha menilai, praktik tersebut mencederai prinsip transparansi dan memperkuat dominasi segelintir pihak yang dianggap kebal hukum.
Menyikapi persoalan ini, para eks-kombatan GAM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI untuk turun tangan mengusut dugaan praktik mafia proyek di Kabupaten Pidie.
“Kami berharap KPK segera memeriksa dan mengaudit proyek-proyek di Pidie. Ini bukan lagi soal persaingan usaha, tapi dugaan korupsi yang merugikan daerah,” ujar Komandan Ibrahim.
Ia juga meminta Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, yang juga berlatar belakang eks Panglima GAM, untuk mengambil langkah tegas membenahi sistem lelang agar lebih transparan dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pidie belum memberikan keterangan resmi atas tudingan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak yang disebut-sebut terlibat juga belum membuahkan hasil. [Mg.FA]
