Aceh Utara| Pelitanasional.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Gampong Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, untuk meninjau langsung dampak banjir besar yang merusak ratusan rumah warga dan memaksa ribuan orang tinggal di tenda pengungsian.
Dalam kunjungannya, Tito menyebut kondisi di Langkahan sebagai salah satu wilayah dengan dampak terparah. Banyak rumah warga rata dengan tanah akibat luapan air irigasi yang tumpah ke kanan dan kiri permukiman.
“Daerah ini terdampak cukup berat. Kita melihat rumah-rumah yang rata, rusak berat, dan masih banyak warga yang tinggal di tenda pengungsian,” ujar Tito di hadapan warga dan unsur pemerintah daerah.
Tito menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, Waskita Karya, serta pihak swasta yang bergerak cepat membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi korban banjir. Sebanyak 168 unit Huntara telah disiapkan di dua lokasi, di luar Huntara yang dibangun BNPB, dengan total mencapai 4.000 unit di Kabupaten Aceh Utara.
“Sebelumnya BNPB sudah menyiapkan tenda, tangki air, makanan, dan logistik lainnya. Sekarang kita fokus pada hunian yang lebih layak sementara, yaitu Huntara, sebelum nantinya dibangun hunian tetap,” jelasnya.
Selama menempati Huntara, kata Tito, kebutuhan dasar warga sepenuhnya ditanggung pemerintah. Ia memastikan warga mendapatkan makan tiga kali sehari melalui dapur umum.
Terkait hunian permanen, Tito menegaskan pemerintah akan membangunkan hunian tetap (Huntap) bagi warga dengan rumah rusak berat atau hilang total. Pembangunan Huntap akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun BNPB, khususnya bagi warga yang memiliki lahan sendiri.
Selain hunian, Tito juga merinci skema bantuan rumah dari negara, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp65 juta untuk rusak berat. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui BNPB dengan syarat utama data penerima harus akurat.
“Kuncinya adalah data. Ini uang negara, harus tertib, tepat sasaran, dan tidak boleh salah orang,” tegas Tito.
Ia secara khusus meminta Bupati Aceh Utara segera membentuk tim pendataan yang melibatkan camat, geuchik, BPBD, dan Dinas Sosial, guna mendata warga yang berhak menerima berbagai bentuk bantuan lanjutan dari Kementerian Sosial.
Bantuan tersebut meliputi uang lauk pauk Rp15 ribu per orang per hari setelah masa tanggap darurat berakhir, bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta bagi warga yang kehilangan sumber penghidupan.
“Makin cepat datanya diserahkan, makin cepat uang itu sampai ke warga. Ini sangat membantu mereka agar bisa bangkit dan tidak terus bergantung di pengungsian,” kata Tito.
Kunjungan Mendagri di Gampong Rumoh Rayeuk turut didampingi jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras membantu masyarakat Aceh Utara






