PELITANASIONAL.COM | PINAI — Solidaritas Mahasiswa se-Indonesia asal Kabupaten Paniai (SMI-KP) bersama masyarakat Paniai menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat (11/7).
Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), kehadiran tujuh perusahaan tambang besar, serta proyek wisata yang dinilai mengancam kelestarian tanah adat dan memperkuat militerisme.
Mahasiswa menolak rencana pembentukan empat kabupaten baru: Delama Jaya, Wilayah III (Wedauma), Paniai Timur, dan Paniai Barat. Mereka menilai pemekaran hanya menguntungkan elite politik dan membuka jalan bagi investasi tambang yang merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.
“Rakyat butuh pendidikan dan kesehatan, bukan pemekaran yang jadi pintu masuk militer dan perusahaan. Tanah ini bukan untuk dijual,” tegas Nando Boma dalam siaran pers yang di terima oleh media ini.
Selain menolak DOB, mahasiswa juga mengecam rencana eksploitasi gas bumi, uranium, dan bauksit oleh tujuh perusahaan tambang, serta pembangunan pariwisata yang dianggap akan meminggirkan masyarakat adat.
Aksi ini mendapat dukungan sejumlah tokoh penting.
Daniel Degei, Tokoh Masyarakat Paniai, menegaskan: “DOB dan tambang hanya membawa kehancuran. Kami tolak semua bentuk perampasan tanah adat.”
Lukas Yeimo, perwakilan kepala suku, menyebut pemekaran tanpa persetujuan rakyat sebagai bentuk penjajahan baru.
Pdt. Agus Mote, S.Th, Ketua Keadilan dan Perdamaian Paniai, menyerukan penghentian pendropan militer dan pelanggaran HAM.
Usai aksi, mahasiswa menyerahkan dokumen pernyataan sikap resmi kepada Ketua DPRD Sementara, Hengki Kera Ogetai, yang menyatakan komitmennya menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Suara mahasiswa adalah bagian dari suara rakyat, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk mengawalnya,” ujar Ogetai.
Penanggung jawab aksi, Penias Yeimo, menegaskan jika tuntutan tidak direspons, mahasiswa dan rakyat Paniai siap menggelar aksi lanjutan.
10 poin tuntutan utama mahasiswa:
- Menolak pemekaran empat kabupaten baru.
- Menolak seluruh perusahaan tambang ilegal.
- Menolak pengembangan pariwisata yang mengancam tanah adat.
- Menuntut pemulangan seluruh aparat militer.
- Menghentikan pelanggaran HAM dan intimidasi terhadap rakyat sipil.
- Menolak program pemerintah yang tak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
- Mendesak pembangunan berbasis kearifan lokal.
- Meminta negara menghentikan pendropan militer.
- Tolak DOB dan perusahaan ilegal di Papua.
- Siap aksi lanjutan jika aspirasi diabaikan.
