PELITA NASIONAL | BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga penegak hukum di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025) malam.
Pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dari empat jam itu membahas langkah penertiban kawasan hutan serta praktik pertambangan ilegal yang kian marak di berbagai daerah.
Arah diskusi di Hambalang ini sejalan dengan penegasan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pekan lalu. Saat itu, ia menekankan komitmen pemerintah untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu—baik individu, kelompok, maupun korporasi besar yang selama ini merasa kebal aturan.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelanggar hukum. Hutan harus dilindungi, sumber daya alam harus dijaga, dan praktik ilegal tidak boleh dibiarkan,” ujar Presiden dalam salah satu pernyataannya yang dikutip BPMI Setpres.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam rapat mendadak itu, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain itu, tampak pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kehadiran aparat penegak hukum dan petinggi militer ini mempertegas sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengambil langkah serius dan tegas terhadap praktik ilegal di sektor kehutanan maupun pertambangan.
Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai detail keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Namun, sejumlah sumber menyebutkan pembahasan mengarah pada langkah koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga agar operasi penertiban berjalan efektif dan tidak tebang pilih
