Aceh Utara | Pelitanasional.com – Pendapata Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara kembali menjadi perhatian publik.Anggota Komisi III DPRK Aceh Utara, Mawardi M, S.E., yang akrab disapa Tgk. Adek, menyampaikan kritik terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Dalam keterangannya usai rapat Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Utara, Selasa (25/6), Tgk. Adek menyatakan bahwa orientasi belanja masih mendominasi pola kerja birokrasi, sementara upaya peningkatan PAD belum menjadi prioritas utama.
“OPD kita cukup aktif dalam membelanjakan anggaran, tapi ketika dituntut mencari pendapatan, kinerjanya lemah. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Mawardi.
Menurutnya, sejumlah dinas sebenarnya memiliki kewenangan dan peluang besar untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah, namun belum dioptimalkan. Ia menyebut setidaknya ada 17 OPD dan BUMD yang memiliki potensi besar sebagai penyumbang PAD, di antaranya:
- BPKPD, melalui pajak hotel, restoran, reklame, PBB-P2, air tanah, dan BPHTB.
- Dinas Perhubungan, melalui retribusi parkir, terminal, dan pengujian kendaraan.
- Dinas Kesehatan dan RSUD Cut Meutia, melalui layanan medis dan jasa kesehatan lainnya.
- Dinas Perdagangan, dari retribusi pasar dan pengelolaan kios/lapak.
- Dinas Lingkungan Hidup, dari retribusi sampah dan penyedotan tinja.
- Dinas PUPR, dari sewa alat berat dan laboratorium teknik sipil.
- Dan sejumlah dinas lain yang juga mengelola potensi layanan publik berbayar.
Selain itu, ia menyoroti sistem pemungutan retribusi yang dinilai masih konvensional dan berisiko kebocoran.
“Di era digital seperti sekarang, kita masih memakai cara manual. Bahkan sistem QRIS yang sudah tersedia belum dimanfaatkan optimal. Ini persoalan manajemen dan kemauan,” kritiknya.
Ia juga menyatakan Komisi III DPRK Aceh Utara akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD penghasil PAD, termasuk opsi perampingan atau penggabungan lembaga yang dianggap tidak produktif.
“Kalau tidak mampu menyumbang PAD, OPD perlu direstrukturisasi. Kita butuh lembaga yang efisien dan berdampak,” tambahnya.
Sebagai penutup, Mawardi mengajak seluruh pihak untuk mendorong semangat kerja keras dan reformasi birokrasi demi kemandirian fiskal Aceh Utara.
“Daerah ini harus bangkit dari ketergantungan pada dana pusat. Kita punya potensi besar, tinggal kemauan dan keseriusan dalam membenahi sistem,” tutupnya.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan wawancara terbuka dengan narasumber resmi di lingkungan DPRK Aceh Utara. Redaksi berupaya menjaga akurasi, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Pedoman Perilaku Jurnalis. OPD atau pihak lain yang ingin memberikan klarifikasi atau tanggapan atas isu ini dipersilakan untuk menyampaikan hak jawab.
