PELITANASIONAL.COM | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Selasa, 8 Juli 2025. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Wali Kota.
Empat pejabat eselon II yang dilantik tersebut adalah: Alriandi Adiwinata sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), Fahmi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sukmawati sebagai Kepala Dinas Sosial, M. Rizal sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH)
Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 800.1.3.1/830/2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dalam amanatnya, Wali Kota Illiza menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan untuk membangun suasana kerja yang sehat, produktif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Jadikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan dan program kerja,” tegas Illiza.
Khusus kepada empat pejabat yang baru dilantik, Illiza memberikan arahan strategis sesuai bidang masing-masing:
Kepada Kepala BPKK, Alriandi Adiwinata, Illiza menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Banda Aceh tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat.
“Saudara harus mampu menghadirkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan, melakukan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi secara menyeluruh, serta memperkuat sistem pengawasan aset daerah,” katanya.
Ia juga menekankan percepatan transformasi digital dalam sistem keuangan daerah, agar lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Kepada Fahmi, Kepala Dinas Tenaga Kerja yang baru, Illiza menyoroti persoalan pengangguran terbuka yang masih tinggi di Banda Aceh. Ia meminta adanya terobosan dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten dan siap bersaing.
“Segera tindak lanjuti program Banda Aceh Academy sebagai platform pelatihan dan inkubasi digital untuk generasi muda dan pencari kerja. Jadikan program ini sebagai prioritas utama dan libatkan lintas sektor dalam pelaksanaannya,” ujar Illiza.
Kepada M. Rizal selaku Kasatpol PP/WH, wali kota meminta adanya penataan ulang pola kerja untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan kota.
“Keluhan masyarakat masih banyak, mulai dari pelanggaran qanun, ketidaknyamanan ruang publik, hingga belum maksimalnya penegakan syariat Islam,” ungkapnya.
“Lakukan pembenahan dengan pendekatan yang humanis namun tegas. Jadikan Satpol PP/WH sebagai simbol ketegasan yang santun dan pelayanan yang solutif di lapangan.”
Sementara kepada Sukmawati, Kepala Dinas Sosial, Wali Kota menyoroti kompleksitas persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak jalanan, hingga pengemis musiman.
“Program sosial jangan hanya seremonial atau sekadar angka di laporan. Harus ada dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Illiza.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun jaring pengaman sosial yang benar-benar efektif.
Di akhir sambutannya, Illiza mengingatkan bahwa pelantikan ini adalah titik awal pengabdian baru.
“Saya ingin setiap pejabat tidak hanya menjadi administrator, tetapi menjadi pemimpin yang visioner, mampu menggerakkan tim, membangun semangat, dan menghasilkan terobosan-terobosan berdampak,” tegasnya.
“Tunjukkan bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah dan ujian.”
Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Wakil Ketua DPRK Musriadi Aswad dan Daniel Abdul Wahab, Pj Sekda Jalaluddin, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. [Ril]
