PELITANASIONAL.COM | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, Rabu (9/7), di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir; anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh; Forkopimda Aceh; Plt Sekda Aceh; para bupati dan wali kota se-Aceh; ketua DPRK; kepala SKPA; rektor perguruan tinggi; tokoh masyarakat; hingga para alim ulama.
Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menegaskan bahwa RPJM Aceh merupakan dokumen strategis yang wajib disusun berdasarkan kondisi riil daerah, aspirasi masyarakat, dan kebutuhan pembangunan lima tahun ke depan. Ia menyebut Musrenbang ini sebagai forum krusial untuk menjaring gagasan dan saran yang konstruktif, agar arah pembangunan benar-benar efektif dan berorientasi pada hasil.
Mualem juga memperkenalkan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yaitu: Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis bertajuk “Cap Sikureung”, yang antara lain mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembangunan wilayah tertinggal, reformasi birokrasi, serta pelestarian lingkungan hidup.
Ia turut menekankan pentingnya harmonisasi RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045.
Terkait tantangan berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada 2027, Gubernur menyebut Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Kami titip harapan kepada Bapak Mendagri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan sejumlah usulan prioritas, seperti pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” tegas Mualem menutup sambutannya.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara rencana pembangunan daerah dan pusat. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% pada 2025 yang terus meningkat hingga 2029. Untuk itu, perencanaan daerah seperti RPJM Aceh harus mendukung target nasional.
Tomsi juga mengungkapkan, masih ada ketimpangan dalam realisasi belanja daerah di Aceh, terutama pada belanja pegawai yang dinilai terlalu tinggi. Ia mendorong peningkatan belanja produktif untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menyampaikan bahwa Dana Otsus ke depan harus bertransformasi dari penopang menjadi akselerator pembangunan. “Aceh perlu lebih efisien dalam belanja rutin dan fokus pada proyek-proyek besar yang berdampak langsung pada pertumbuhan,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah kebijakan strategis yang akan mempercepat pertumbuhan Aceh, seperti eksploitasi blok migas di Selat Malaka, hilirisasi migas di KEK Arun dengan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), revitalisasi KPBPB Sabang, pengembangan pariwisata berkualitas di Sabang–Banda Aceh–Danau Laut Tawar, serta peningkatan produktivitas kopi Gayo dan komoditas pangan unggulan seperti padi, jagung, kelapa, dan hortikultura.
Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan masa depan Aceh yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
