Propinsi Aceh– Kasus masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, memicu perhatian nasional.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa tindakan penyegelan gudang dilakukan atas perintah langsung Panglima Tertinggi, Presiden Prabowo Subianto.
Temuan ini dinilai tidak sekadar pelanggaran administratif, tetapi diduga sebagai bagian dari operasi impor terencana yang bekerja di luar mekanisme resmi pemerintah.
Amran mengungkap bahwa laporan pertama ia terima pada Minggu siang, 23 November 2025. Ia langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk memastikan beras tidak keluar dari lokasi.
Tak lama kemudian, aparat memasang garis polisi dan menghentikan seluruh aktivitas di gudang milik PT Multazam Sabang Group. Karung-karung beras tampak tersusun di dalam bangunan, sementara aktivitas bongkar-muat berhenti total.
Amran menyampaikan beberapa pernyataan penting terkait indikasi pelanggaran tersebut.
“Pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita selalu, dan kami minta ditelusuri.”
“Rapatnya tanggal 3 Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan.”
“Ada yang mengatakan, karena harga beras Thailand–Vietnam murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak memiliki beras.”
“Kami ucapkan terima kasih pada tim. Bergerak cepat dan nyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia.”
Ia menambahkan adanya indikasi pemasukan beras ilegal di daerah lain, khususnya Batam, yang kini masih menunggu verifikasi aparat.
“Sementara baru dapat, di Batam ada yang masuk. Tetapi itu sedang dipastikan,” tutupnya.
Loading ...