PELITANASIONAL | JAKARTA – Di tengah rakyat yang masih pusing menghadapi harga beras, listrik, dan biaya hidup yang makin mencekik, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru bisa tersenyum lebar. Pasalnya, setiap bulan mereka menerima penghasilan hingga Rp104 juta lebih.
Angka itu bukan sekadar gaji pokok, karena gaji murni anggota DPR hanya Rp4,2 juta. Namun, puluhan jenis tunjangan yang mengalir membuat total pendapatan wakil rakyat melesat bak roket.
Mulai dari tunjangan istri/suami Rp420 ribu, tunjangan anak Rp168 ribu, uang sidang Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, hingga tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) Rp2,6 juta.
Tak berhenti di situ, ada pula tunjangan kehormatan Rp5,58 juta, tunjangan komunikasi Rp15,55 juta, tunjangan peningkatan fungsi Rp3,75 juta, bantuan listrik dan telepon Rp7,7 juta, serta biaya asisten anggota Rp2,25 juta.
Yang paling bikin rakyat terperangah: tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Nominal setara dengan gaji puluhan buruh pabrik, atau cukup untuk membiayai hidup satu keluarga miskin selama bertahun-tahun.
Jika dirinci, total yang masuk ke kantong seorang anggota DPR tiap bulan adalah Rp104.051.903.
Kontrasnya, kinerja legislasi sering dikritik jalan di tempat. Sidang paripurna kerap diwarnai kursi kosong, sementara rakyat yang mereka wakili masih berkutat dengan kesulitan ekonomi.
Tak heran, muncul sindiran tajam di tengah masyarakat: “Sidang boleh kosong, tapi kantong tak pernah kosong.”
