Jakarta (PN) – Ketua DPP Partai NasDem sekaligus anggota Tim BAJA AMIN, Willy Aditya, enggan berkomentar terkait ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak menjalankan dengan baik perintah Presiden Jokowi terkait food estate. Willy tak ingin berkomentar lebih terkait isu tersebut.

“Food estate itu programnya Kemenhan atau siapa? Saya nggak komentar lah food estate, yang lain aja,” kata Willy Aditya kepada di Brawijaya X No 46, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2023).

Willy juga enggan berkomentar terkait pernyataan DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang mempertanyakan keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait impor beras. Dia mengatakan pihaknya fokus memenangkan Anies.

“Tanya Bang Syahrul aja lah. Kita fokus pemenangan Anies aja biar Anies jadi presiden itu aja,” ujarnya.

Hasto sebelumnya menyebut ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak menjalankan dengan baik perintah Presiden Jokowi terkait food estate. Dia berbicara menteri itu melibatkan perusahaan yang hanya diisi oleh kroni-kroninya.

“Food estate merupakan bagian dari platform PDI Perjuangan di bidang pangan. Hanya, ketika Presiden (Presiden Jokowi) memberikan mandat kepada menterinya ini kan ada yang tidak menjalankan dengan baik, karena estate of interest. Misalnya dengan membentuk perusahaan yang hanya diisi oleh kroni-kroninya, ini kan bukan sesuatu yang sehat,” kata Hasto, Kamis (21/9).

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat sebelumnya juga menyinggung keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dia heran lantaran stok beras di Indonesia justru banyak impor.

“Contoh sekarang, sekarang terjadi kenaikan harga beras, pemerintah, Kementerian Pertanian menyampaikan stok beras kita aman, kita surplus beras, kemarin kami turun ke bulog, gudang bulog, saya lihat itu hampir tidak ada stok beras buruh cipta tani kita, semuanya impor, jadi di mana Menteri Pertanian kita ini?” kata Djarot kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/9).

Djarot mengatakan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, dia menyebut impor stok beras dan penurunan produksi air minum merupakan warning di Kementerian Pertanian.

“Bukan begitu, masalah pergantian menteri itu adalah hak prerogatif dari presiden. Monggo silakan, tapi minimal ini warning bagi Kementerian Pertanian bahwa ini ada masalah. Belum lagi masalah penurunan produksi karena air minum,” kata Djarot.

“Jadi, inilah warning-warning untuk Kementerian Pertanian, belum lagi kita harus memgevaluasi berbagai macam kebijakan atau program Kementerian Pertanian yang dalam tanda kutip gagal,” imbuhnya.

Djarot lalu menyebutkan program dari Kementerian Pertanian yang disebutnya gagal. Di antaranya food estate di NTT yang dinilainya perlu dilakukan evaluasi.

“Contohnya, misalnya itu food estate di NTT, itu gagal, coba dilihat saja. Jadi lumbung pangan itu coba dicek dan dievaluasi. Kebijakan bagus, ide Pak Jokowi bagus, presiden untuk bikin lumbung pangan tapi pemegang mandatnya, eksekutornya, implementasinya ya ini yang perlu dievaluasi,” ujarnya.

Detiknews.com