Banda Aceh (PN) – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh memberikan dukungan penuh terhadap langkah Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) yang mengusulkan pengalihan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Menurutnya, inisiatif ini adalah langkah yang tepat untuk mengatasi kelangkaan gas yang sering dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah di Aceh.
“Kami sangat mendukung inisiatif SAPA ini. Sudah saatnya Pj Gubernur Aceh dan DPRA mengambil tindakan nyata dengan merumuskan aturan dan regulasi agar pangkalan gas elpiji dikelola langsung oleh BUMG desa. Dengan cara ini, distribusi gas elpiji akan lebih terkontrol, tepat sasaran, dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET),” ujar Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara, pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Ia menjelaskan bahwa selama ini distribusi gas elpiji banyak dipengaruhi oleh permainan yang merugikan masyarakat. Kelangkaan dan harga yang tidak sesuai, terutama pada momen-momen tertentu seperti peringatan Maulid Nabi, sering terjadi. Hal ini menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan gas elpiji, yang seringkali terpaksa dibeli dengan harga lebih tinggi.
“Jika pangkalan gas elpiji dikelola oleh desa melalui BUMG, saya yakin masalah kelangkaan gas dapat teratasi, dan masyarakat tidak akan lagi kecewa karena stok yang cepat habis. Pengalihan ini akan memastikan distribusi gas lebih merata dan menambah Pendapatan Asli Gampong (PAG) desa,” tegasnya.
Muksalmina juga menambahkan bahwa pengelolaan gas melalui BUMG akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan dan penyaluran subsidi yang lebih akurat. “Dengan sistem ini, desa dapat lebih mengontrol penyaluran gas subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan,” lanjutnya.
Ketua APDESI Aceh berharap Pj Gubernur Aceh segera mengambil langkah konkret untuk mengalihkan distribusi gas elpiji ke BUMG desa demi kepentingan masyarakat.
“Saatnya Aceh memiliki sistem distribusi gas yang lebih adil dan transparan, serta mampu menyejahterakan masyarakat desa. Semoga ini menjadi awal perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya di Aceh,” pungkasnya.
Sebelumnya, seruan untuk pengalihan ini datang dari SAPA, yang mendesak Pj Gubernur Aceh untuk segera mengeluarkan kebijakan konkret dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke BUMG di setiap desa.
SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh BUMG dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Dengan demikian, penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan dijamin tepat sasaran.
Menurut SAPA, pengalihan distribusi ke BUMG akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa sebagai pengelola akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga keluhan mengenai kelangkaan atau harga yang tinggi dapat diminimalisasi.
“Pj Gubernur Aceh harus menunjukkan keberpihakannya. Segera buat regulasi yang mengikat agar setiap desa memiliki pangkalan gas elpiji sendiri, yang diawasi dan dikelola oleh BUMG dengan pendampingan dari pemerintah. Ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga jangka panjang untuk memastikan distribusi gas elpiji di Aceh lebih tertata dan bebas dari penyimpangan,” pinta Ketua SAPA, Fauzan Adami.[Ril]
