![Sekda Aceh, M. Nasir saat menyampaikan Tanggapan Gubernur Terhadap Pendapat/Laporan Badan Legislasi DPRA atas Rancangan Qanun Aceh tentang RPJMA tahun 2025-2029.[Ist]](https://i0.wp.com/pelitanasional.com/wp-content/uploads/2025/08/20250821_171848-1050x525-1.webp?fit=800%2C400&ssl=1)
PELITANASIONAL | BANDA ACEH– Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atas laporan dan pendapat yang diberikan terkait Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029.
Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir saat membacakan jawaban Gubernur Aceh dalam rapat paripurna DPRA di Banda Aceh, Kamis (21/8/2025).
“Kami mengapresiasi laporan hasil pembahasan DPRA terkait Ranqan RPJMA 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan Aceh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ujar Nasir.
Ia menjelaskan, RPJMA disusun untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan yang terukur, sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dokumen tersebut juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 agar pembangunan Aceh tetap adil, berkelanjutan, dan sesuai kekhususan daerah.
Menurutnya, proses penyusunan RPJMA telah melalui tahapan penting mulai dari rancangan awal, konsultasi publik, Musrenbang, pembahasan bersama DPRA, hingga harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Sekda juga memaparkan proyeksi indikator makro Aceh dalam RPJMA 2025–2029 yang mengacu pada sasaran pembangunan nasional. Antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan naik dari 5,8 persen pada 2025 menjadi 6,6 persen pada 2029. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diproyeksikan meningkat dari Rp46,8 juta menjadi Rp65,2 juta pada periode yang sama.
Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan turun dari 12,33 persen pada 2025 menjadi sekitar 6–7 persen di 2029, tingkat pengangguran terbuka ditekan pada kisaran 4–5 persen, dan inflasi dijaga tetap stabil antara 1,3–3,5 persen.
“Semoga rancangan ini dapat diterima dan dibahas lebih lanjut demi mewujudkan pembangunan Aceh yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berharap hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif terus terjaga untuk kemajuan Aceh dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Nasir.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRA Zulfadli dan dihadiri anggota dewan, Ketua Badan Legislasi DPRA Irfansyah, serta para kepala satuan kerja perangkat Aceh.
