Aceh Utara | Pelitanasional.com –Jamaluddin Idham, S.H., M.H, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, tampil sebagai aktor kunci dalam kunjungan kerja DPR RI ke sejumlah sekolah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara, Senin (19/1/2026).
Bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, Jamaluddin menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur dari pemerintah untuk memastikan hak pendidikan anak-anak pascabanjir tetap terjamin.
Sekolah yang menjadi lokasi peninjauan meliputi SMK Baktia Barat, SD Negeri 9, SD Negeri 2, SD Negeri 4, serta SMA Langkahan. Kondisi sejumlah bangunan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan serius dan tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Dalam kunjungan tersebut, Jamaluddin Idham, S.H., M.H, yang mengemban amanah di Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa DPR RI tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar rehabilitasi sekolah masuk dalam prioritas nasional dan daerah.
“Negara tidak boleh abai. Bencana tidak boleh memutus masa depan anak-anak. Kami di DPR RI akan memastikan dukungan anggaran dan pengawasan agar pemulihan sekolah ini tidak berlarut-larut,” tegas Jamaluddin.
Ia menekankan bahwa sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci agar rehabilitasi gedung sekolah serta pemenuhan perlengkapan belajar seperti seragam, sepatu, dan alat tulis dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menegaskan Komisi X akan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberi perhatian khusus pada sekolah-sekolah terdampak banjir di Aceh Utara.
Kunjungan lapangan ini turut dihadiri Plt Sekretaris Daerah Aceh Utara, Jamalluddin, S.Sos., M.Pd., Murthalamuddin, S.Pd., M.SP. selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh, serta Muhammad Johan selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara.
Plt Sekda Aceh Utara menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil kunjungan DPR RI melalui pendataan kerusakan dan percepatan pengusulan anggaran rehabilitasi sekolah.
Kehadiran Jamaluddin sebagai legislator pusat dinilai memberi tekanan politik yang signifikan agar pemulihan sektor pendidikan di Aceh Utara tidak berhenti pada janji, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan anggaran nyata.
