LHOKSUKON | PELITA NASIONAL– Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana kegiatan pemboran (*drilling*) PT Pema Global Energi (PGE) di Gampong Alue Serdang, Kecamatan Baktiya. Namun, dukungan ini dibarengi dengan peringatan keras agar perusahaan tidak hanya menggugur kewajiban regulasi, melainkan memberikan dampak monumental bagi masyarakat lokal.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam acara Sosialisasi Program Pemboran yang berlangsung di Oproom Setdakab Aceh Utara, Kamis (30/4/2026), yang dihadiri langsung oleh unsur Forkopimda, BPMA, dan manajemen PT PGE.
Bupati Ayawah”Jangan Terjebak Era 80-an” Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M. (Ayawah), menegaskan bahwa PGE harus membawa perubahan nyata dan tidak hanya terjebak pada kejayaan masa lalu atau cara-cara lama era 80-an. Apalagi Aceh Utara pernah mendapat julukan Petro Dolar.
Ia secara terbuka membandingkan kontribusi PGE dengan perusahaan migas di Aceh Timur yang mampu membangun infrastruktur besar sebelum operasional dimulai.
“Saya iri dengan Aceh Timur. Sebelum mulai, mereka sudah membangun Rumah Sakit dan sekarang sudah jadi milik pemerintah. Lalu PGE apa yang sudah ditampakkan? Jangan sampai kehadiran PGE hanya melantarkan kita,” tegas Ayawah.
Wabup Tarmizi Pertanyakan Kelanjutan Jalan Land
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi (Payang), melontarkan kritik spesifik terkait infrastruktur yang terbengkalai. Ia mempertanyakan status pembangunan jalan Land yang membentang dari dekat kantor PGE hingga ke arah PT Arun (Perta Arun Gas).
Jalan tersebut diketahui sempat mulai dibangun namun kemudian terhenti tanpa alasan yang jelas. Persoalan ini mencuat dalam rapat sosialisasi sebagai bukti perlunya komitmen berkelanjutan dari pihak perusahaan migas terhadap fasilitas publik.
“Kami mempertanyakan masalah jalan Land Pipa dari dekat kantor PGE ke arah PT Arun. Dulu sudah pernah dibangun, tapi tiba-tiba terhenti dan tidak diketahui apa penyebabnya. Hal-hal seperti ini yang harus diperjelas agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” ujar Tarmizi di hadapan forum.
Prioritas Tenaga Kerja dan Infrastruktur
Selain menyoroti jalan Land pipa, Pemkab meminta PGE bersikap transparan dalam pemanfaatan potensi lokal, meliputi:
Rekrutmen Lokal: Memprioritaskan tenaga kerja skill maupun non-skill dari putra daerah.
Pemberdayaan Ekonomi: Melibatkan ibu-ibu PKK desa setempat dalam penyediaan jasa makanan (catering).
Perbaikan Akses: Bupati menginstruksikan agar akses jalan menuju lokasi pengeboran diperbaiki sebelum mobilisasi alat berat dimulai. “Jangan sampai setelah menyedot hasil, kami hanya ditinggali jalan rusak,” tegas Bupati.
Sinergi dan Pengawasan
Meskipun memberikan kritik tajam, Pemkab Aceh Utara tetap berkomitmen memberikan dukungan penuh selama seluruh prosedur perizinan diikuti dan koordinasi dengan Muspika berjalan intensif. Acara diakhiri dengan sesi foto bersamagai simbol sinergi, namun dengan catatan besar bagi manajemen PT PGE untuk segera menuntaskan persoalan infrastruktur yang terbengkalai dan membuktikan manfaat kehadirannya bagi warga Aceh Utara. ( Mul)
Loading ...