Banda Aceh | Pelitanasional.com – Gubernur Aceh dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja ke empat kabupaten di wilayah Aceh selama lima hari, mulai besok 25 hingga 29 Juni 2025. Kunjungan ini mencakup Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Utara, Gayo Lues, dan Aceh Singkil. Kegiatan ini turut diikuti sejumlah pejabat dari Pemerintah Aceh untuk mendampingi agenda kerja gubernur.
Dalam surat bernomor 000.1.2.1/7718 yang ditandatangani Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, disebutkan bahwa kunjungan tersebut akan dimulai dari Kabupaten Gayo Lues pada Rabu, 25 Juni 2025. Di sana, Gubernur Aceh akan menghadiri takziah ke rumah duka Ketua KPA Gayo Lues dan melanjutkan penerbangan ke Kutacane, Aceh Tenggara, untuk menghadiri kegiatan bersama Forkopimda.
Puncak kunjungan di Aceh Tenggara akan berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025, di mana Gubernur Aceh dijadwalkan menghadiri Sidang Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Tenggara di DPRK setempat.
Setelah itu, Gubernur akan melanjutkan penerbangan menuju Bandara PGE Point A, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Di sana, ia akan meresmikan operasional bandara dan pesawat milik PGE (Pema Global Energi), sebuah agenda penting dalam pengembangan konektivitas dan investasi energi di wilayah tersebut.
Selanjutnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, Gubernur Aceh akan bertolak ke Kabupaten Aceh Singkil dan bermalam di Pendopo Bupati. Keesokan harinya, Sabtu, 28 Juni, Gubernur akan mengikuti kenduri dan doa bersama masyarakat di Pulau Panjang yang merupakan bagian dari tradisi rakyat empat pulau di kawasan tersebut.
Agenda akan ditutup pada Minggu, 29 Juni, dengan perjalanan kembali ke Banda Aceh melalui Bandara Hamzah Fansyuri Aceh Singkil.
Pejabat yang turut mendampingi kunjungan kerja ini antara lain Kepala Dinas ESDM Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Bappeda Aceh, dan sejumlah kepala biro dari Sekretariat Daerah Aceh, tergantung wilayah kunjungan.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan kabupaten-kabupaten dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemajuan ekonomi lokal berbasis potensi daerah masing-masing.