PELITANASIONAL| JAKARTA | Kamis, 21 Agustus 2025 – 1 WIBPemerintah menetapkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun, meningkat 9,8% dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp690 triliun. Kenaikan ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga porsi belanja pendidikan sebesar 20% dari total APBN, sesuai amanat konstitusi dan keputusan DPR.
“Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita, 20% dijaga terhadap keseluruhan belanja,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (21/8).
Fokus Anggaran
Menkeu menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan 2026 diarahkan pada tiga fokus utama:
1. Peserta didik (siswa dan mahasiswa) Rp301,2 triliun dialokasikan untuk bantuan dan beasiswa, termasuk:
- KIP Kuliah & Bidikmisi Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa.
- Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa SD hingga SMA.
- LPDP Rp25 triliun untuk pembiayaan 4.000 mahasiswa, riset, dan program strategis.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp223 triliun untuk 82,9 juta penerima.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan Total Rp274,7 triliun, meliputi:
- TPG Non-PNS Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru.
- Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS Rp3,2 triliun bagi 80.325 dosen.
- TPG ASN Daerah Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru.
- Gaji, TPG PNS, dan TPD PNS Rp120,3 triliun.
- “Guru non-PNS pun mendapatkan TPG dari APBN, sebanyak 754.747 guru. Demikian juga dosen non-PNS tetap memperoleh tunjangan dari negara,” tegas Sri Mulyani.
3. Sarana, prasarana, dan operasional pendidikan, Rp150,1 triliun, dengan program unggulan:
- Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun (Rp20 triliun pembangunan 200 lokasi, Rp4,9 triliun operasional).
- BOS Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa.
- Bantuan Operasional PAUD Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa.
- Renovasi madrasah & sekolah Rp22,5 triliun (850 madrasah dan 11.686 sekolah).
- Bantuan PTN Rp9,4 triliun untuk 201 perguruan tinggi.
- Sekolah Unggulan Garuda Rp3 triliun untuk 9 lokasi.
Transfer ke Daerah
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Rp253,4 triliun melalui Transfer ke Daerah (TKDD), yang digunakan untuk tunjangan guru, bantuan operasional sekolah, PAUD, pendidikan kesetaraan, serta tambahan penghasilan guru.
“Ini agar fungsi pendidikan tetap berjalan di daerah, baik untuk guru negeri maupun swasta, serta biaya operasional sekolah dan PAUD,” pungkas Menkeu.
