Aceh Utara – Wakil Gubernur Aceh, Faddlullah, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menuntaskan penanganan pasca-banjir di sejumlah kabupaten, termasuk Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan daerah rawan lainnya. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan ke Gampong Kuala Cangkoy, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (7/1/2026), yang juga dihadiri Menteri terkait dan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Deputi 4, Jarwansyah.
Faddlullah menjelaskan bahwa pemerintah Aceh akan melakukan penyesuaian besaran bantuan rumah rusak agar sesuai kondisi nyata di lapangan. Menurut standar pemerintah pusat, rumah dengan kerusakan ringan hanya mendapatkan bantuan Rp15 juta. Namun, di Aceh, rumah dengan kategori rusak ringan akan diberikan Rp30 juta. “Kami tidak ingin kehadiran pemerintah menjadi polemik atau menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Bantuan ini akan disesuaikan agar masyarakat menerima yang layak,” ujar Faddlullah.
Lebih jauh, Faddlullah menekankan bahwa rumah rusak sedang dan berat juga akan mendapatkan penyesuaian sesuai harga rumah layak huni di Aceh, yang selama ini ditetapkan Rp98 juta. Dengan demikian, rumah rusak sedang bisa mendapatkan dua kali lipat dari standar pusat. “Penyesuaian ini penting agar masyarakat Aceh bisa kembali menempati rumahnya dengan layak, dan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga,” tambahnya.
Selain itu, Wakil Gubernur Aceh menyoroti kondisi sungai di sejumlah daerah yang rawan banjir, antara lain Aceh Tengah, Aceh Bener Meriah, Gayo Luwes, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Menurutnya, banyak sungai yang dangkal sehingga air mudah meluap ke pemukiman saat hujan deras. Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah penanganan dengan penggunaan excavator amfibi atau ponton agar pembersihan aliran sungai dapat dilakukan lebih cepat. “Setiap sungai yang bermasalah harus segera ditangani agar banjir tidak terus berulang,” ujarnya.
Faddlullah juga mengingatkan bahwa pembangunan jembatan dan infrastruktur lain tidak akan efektif tanpa penanganan sungai. Material seperti kayu dan tanah yang terbawa banjir dapat merusak jembatan baru yang dibangun. Oleh karena itu, normalisasi sungai menjadi prioritas utama pemerintah Aceh.
Dalam kesempatan itu, Faddlullah menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan data kerusakan secara riil dan rinci, yang akan dikirimkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar koordinasi lanjutan. Data ini mencakup jumlah rumah rusak, lokasi terdampak, serta kebutuhan mendesak masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah pemerintah hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi yang nyata,” tegasnya.
Kunjungan ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penanganan bencana. Faddlullah berharap langkah-langkah penanganan banjir ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang rawan bencana di Aceh.
Loading ...