ACEH TIMUR– Ruang rapat pemerintahan mungkin masih wangi parfum mewah, dan baliho-baliho politik menjelang pilkada mungkin masih gagah memamerkan senyum penuh janji tentang “kesejahteraan rakyat”. Namun, jika ingin melihat wajah asli dari efektivitas program perlindungan sosial di Aceh Timur, datanglah ke Desa Matang Pineung, Kecamatan Darul Aman.
Di sana, kita tidak akan menemukan kemewahan anggaran daerah. Kita justru akan bertemu dengan Muhammad Rafatan, seorang bocah yatim berusia 11 tahun yang dipaksa pensiun dini dari bangku sekolah demi menjadi tulang punggung keluarga.
Sejak ditinggal wafat sang ayah pada tahun 2020 tepat saat ibunya bertaruh nyawa melahirkan adik bungsunya Rafatan praktis kehilangan hak-haknya sebagai anak. Ketika anak-anak pejabat atau masyarakat kelas atas sibuk memikirkan gawai terbaru atau ekstrakurikuler apa yang ingin mereka ikuti, Rafatan dan kakaknya harus membuang urat malu, mengetuk pintu dari satu warung ke warung lain demi menyambung nyawa dua kakak dan dua adiknya yang masih balita.
Sekolah Jadi Barang Mewah, Mengaji Jadi Benteng Terakhir
Sistem pendidikan yang katanya “gratis dan dijamin negara” tampaknya enggan mampir ke rumah Rafatan. Haknya untuk menuntut ilmu telah dirampas oleh kemiskinan yang gagal diintervensi oleh dinas terkait.
“Sekarang saya tidak sekolah lagi, cuma mengaji pada malam hari di balai pengajian dekat rumah,” ujar Rafatan dengan polosnya. Sebuah tamparan keras bagi dinas pendidikan setempat yang mungkin sedang sibuk menyusun laporan keberhasilan program di atas kertas.
Beruntung, balai pengajian lokal masih membuka pintunya secara gratis pada malam hari. Setidaknya, ketika moralitas sistem birokrasi sedang tidur pulas, balai pengajian tetap hadir memberikan sedikit cahaya moral bagi anak yang dilupakan oleh negaranya sendiri.
Ibu Sakit, Negara “Sakit” Apa?
Penderitaan Rafatan tidak berhenti pada perut yang lapar dan putus sekolah. Di rumahnya, ia harus menyaksikan ibunya terbaring sakit tanpa kepastian jaminan kesehatan yang layak. Lengkap sudah penderitaan keluarga ini: Yatim, miskin, putus sekolah, dan didera penyakit.
Sungguh sebuah prestasi yang memuaskan bagi para pemangku kebijakan, yang mungkin saat ini sedang sibuk menyusun anggaran studi banding ke luar daerah atau mempercantik fasilitas kantor mereka. Kisah Rafatan adalah bukti sahih betapa “lumpuhnya” fungsi pengawasan sosial dan kepekaan pemerintah daerah terhadap warga yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem.
Menanti Pemerintah Bangun dari Tidur Nyenyak
Kisah pilu Muhammad Rafatan bukan sekadar drama air mata untuk memancing rasa iba, melainkan sebuah gugatan terbuka. Akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang tertulis rapi di dalam undang-undang terbukti hanya menjadi hiasan lembaran negara yang tidak punya taji di dunia nyata.
Sampai kapan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan dinas terkait membiarkan anak-anak seperti Rafatan menanggung beban yang seharusnya dipikul oleh negara? Ataukah kita harus menunggu hingga kasus ini viral di media sosial nasional terlebih dahulu agar para pejabat berseragam rapi itu berbondong-bondong datang membawa kamera, sembako, dan janji-janji manis yang terlambat?
Rakyat tidak butuh retorika pembangunan jika untuk makan esok hari saja, seorang bocah 11 tahun harus mengemis kepedulian dari pemilik warung kopi.
Loading ...
