Pelitanasional.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan lonjakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp 335 triliun pada 2026, hampir dua kali lipat dari tahun ini yang hanya Rp 171 triliun. Namun, di balik angka fantastis ini, efektivitas program masih dipertanyakan.
Dalam penyampaian RAPBN 2026 di DPR, Jumat (15/8/2025), Prabowo mengklaim program akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Pemerintah juga akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri.
Namun, catatan pelaksanaan MBG sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang belum memuaskan. Per Mei lalu, dana terserap baru Rp 5 triliun dari alokasi Rp 71 triliun. Artinya, sebagian besar anggaran masih “parkir” sementara sasaran gizi di lapangan belum optimal.
Kenaikan anggaran hampir 100% ini juga memunculkan kekhawatiran soal potensi pemborosan, tumpang tindih program, dan lemahnya pengawasan. Terlebih, mekanisme distribusi bantuan gizi kerap dibayangi masalah klasik: birokrasi berbelit, pengadaan bahan pangan tidak transparan, hingga risiko penyelewengan.
Dengan anggaran sebesar Rp 335 triliun, publik menuntut akuntabilitas penuh dari pemerintah. Besarnya dana bukan sekadar untuk membangun citra politik, tetapi harus dibuktikan dengan perbaikan nyata gizi anak bangsa, bukan sekadar angka di podium.
