Pelitanasional.com, BANDA ACEH – Di hadapan ribuan undangan dan tokoh masyarakat yang memadati Balai Meuseuraya Aceh (BMA) pada Jumat (15/8/2025), Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem melontarkan usulan besar yang langsung mengundang perhatian membentuk dana abadi triliunan rupiah khusus untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Usulan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan 20 tahun perdamaian Aceh, momen refleksi yang penuh emosi dan harapan. “Kalau menanam sawit, kita perlu enam sampai tujuh tahun untuk memanen. Dengan dana abadi, manfaatnya bisa langsung dirasakan,” tegas Mualem, disambut riuh tepuk tangan.
Triliunan di Luar APBA
Mualem mengusulkan dana tersebut tidak bercampur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), melainkan dikelola terpisah dan fokus 100% untuk pemberdayaan eks-kombatan. Mulai dari pelatihan keterampilan, modal usaha, hingga program ekonomi produktif.
“Kalau bisa, kita minta maksimal. Minimal Rp 1 triliun,” ujarnya lugas. Ia bahkan menyebut angka idealnya berada di kisaran Rp 1,5 triliun.
Jaminan Stabilitas Politik
Pengamat menilai, ide ini bukan hanya soal uang, tapi juga strategi menjaga stabilitas pascaperdamaian. Dana abadi dinilai bisa menjadi jaminan nyata integrasi mantan kombatan, sekaligus memperkuat posisi politik Aceh dalam kerangka desentralisasi asimetris yang diatur dalam UUPA.
Mualem mengaku akan menemui langsung Presiden Prabowo Subianto usai HUT ke-80 RI untuk membahas teknisnya. “Insya Allah dalam waktu dekat. Kita memahami beliau masih punya agenda padat pasca 17 Agustus,” katanya.
Pesan Tegas Janji Helsinki Harus Tuntas
Selain dana abadi, Mualem menyinggung hal yang tak kalah penting: masih banyak poin MoU Helsinki 2005 yang belum terpenuhi. “Dua puluh tahun sudah berlalu, tapi janji itu belum semuanya tuntas. Kami minta pemerintah pusat menepati komitmen,” ujarnya.
Dampak Ekonomi
Jika terealisasi, dana abadi Rp 1–1,5 triliun diprediksi jadi stimulus besar untuk ekonomi Aceh. Sektor UMKM, pertanian, dan perikanan akan hidup, lapangan kerja baru tercipta, dan ketergantungan pada dana transfer pusat bisa dikurangi.
Ekonom menyarankan pembentukan badan pengelola independen yang melibatkan pemerintah, eks-kombatan, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk memastikan transparansi.
Usulan ini kini jadi bola panas. Tinggal menunggu, apakah Presiden Prabowo akan menyambut atau membiarkannya menguap seperti janji-janji yang sudah terlalu lama ditunggu rakyat Aceh.
