Aceh Utara (PN) – Pemkab Aceh Utara menerima kunjungan silaturahmi pejabat dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerah ini.
Silaturahmi itu berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Utara, Rabu, 8 November 2023, sekaligus dilakukan pemaparan tentang kondisi existing penanganan stunting di Aceh Utara. Pejabat BKKBN Pusat yang hadir di antaranya Ir Siti Fatona, MPH, yang merupakan Ahli Utama PLKB di BKKBN Pusat. Juga hadir pejabat dari BKKBN Provinsi Aceh.
Pejabat Aceh Utara yang turut menghadiri adalah Sekda Dr A Murtala, MSi, Asisten I Setdakab Dayan Albar, SSos, MAP, Kepala Dinas Kesehatan Amir Syarifuddin, SKM, Kepala Dinas PMPPKB Fakhruradhi, SH, MH, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Syarifuddin, ST, pejabat dari Dinas Pertanian Dan Pangan, Bappeda, Dinas Perkebunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan Ketua TP PKK. Juga hadir Ketua TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), Satgas Stunting, Koordinator P3MD, PLKB, dan IPeKB Aceh Utara.
Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili oleh Asisten I Setdakab Dayan Albar, SSos, MAP, pada kesempatan itu memaparkan tentang kondisi existing dan capaian kinerja implementasi program percepatan penurunan stunting kabupaten hingga desa di Aceh Utara.
Dayan antara lain mengatakan bahwa masalah stunting merupakan salah satu prioritas kerja Penjabat Bupati Aceh Utara saat ini. Hal itu sesuai dengan intruksi Presiden pada saat sesi pelantikan para pejabat Kepala Daerah pada Juli lalu. Ada empat intruksi Presiden saat itu, yakni percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan ekstrem, dan menyukseskan Pemilu 2024.
Aceh Utara, lanjut Dayan, merupakan daerah dengan data demografi penduduk terbanyak di Provinsi Aceh, di mana saat ini lebih dari 600 ribu jiwa. Jumlah desa juga terbanyak, bahkan terbanyak di Indonesia, yaitu 852 desa. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan perhatian semua pihak untuk menyukseskan setiap program pemerintah, termasuk dalam program penanganan stunting.
“Saat ini jumlah stunting di Aceh Utara mungkin nomor 2 terbanyak di Aceh, yaitu 32,08 persen. Begitupun kita terus berupaya keras untuk meminimalisir melalui berbagai program kegiatan, bahkan pihak Dinkes menargetkan turun ke 27 persen pada tahun 2024,” kata Dayan.
Disebutkan, Pemkab Aceh Utara terus menggerakkan seluruh potensi untuk menurunkan angka stunting. Termasuk dalam hal melakukan pendataan yang benar-benar valid dan akurat, sehingga diperoleh satu data yang dapat menjadi pegangan oleh semua stake holder terkait.
Pemkab Aceh Utara juga mengajak pemerintah desa untuk serius memberikan perhatian terhadap masalah stunting. Yakni dengan cara menempatkan anggaran Dana Desa untuk mendukung program penurunan stunting di setiap desa.
Sementara pejabat Ahli Utama PLKB BKKBN Pusat Ir Siti Fatona, MPH, pada kesempatan itu memaparkan strategi- strategi dan pelaksanaan teknis serta lingkup tugas PLKB dalam upaya-upaya percepatan penurunan stunting di daerah.
Kata dia, penurunan angka stunting tidak bisa kerja sendiri-sendiri, namun harus berkolaborasi. Stunting turun di angka nol itu tidak ada, namun kalau turun drastis ada, jadi kalau sudah turun maka harus dipertahankan pada tahun berikutnya.
Menurut Siti Fatona, tim percepatan penurunan stunting kalau sudah terbentuk maka mereka haruslah bergerak, baik di tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Mereka harus melakukan fungsi sehingga bergerak dalam satu kesatuan, perguruan tinggi juga harus turut membantu, baik dalam kerja KKN maupun penelitian-penelitian akademisi. “Forum Rektor sudah berkomitmen dengan BKKBN untuk upaya penurunan stunting,” ungkap Fatona.
Penanganan atau intervensi spesifik, dapat dilakukan seperti pemberian makanan tambahan dan pemberian suplemen tambah darah. Sedangkan intervensi bidang Pekerjaan Umum (PU) adalah dengan perencanaan sanitasi yang mumpuni. “Kita targetkan 14 persen turun pada tahun 2024,” tegasnya.
