PELITANASIONAL.COM | BANDA ACEH— Aksi protes ratusan tenaga kesehatan (nakes) dari RSUD dr. Zainoel Abidin menggema di lobi utama Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (18/7/2025). Para nakes menyuarakan kekecewaan mereka atas belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis yang menjadi hak mereka.

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., turun langsung menemui para demonstran. Didampingi sejumlah pejabat penting — termasuk Dirut RSUDZA, Kadinkes Aceh, Kepala Bappeda, serta pejabat dari Biro Adpim dan Biro Pembangunan — Fadhlullah memberikan penjelasan terbuka terkait polemik yang tengah terjadi.

Menurutnya, kendala utama bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada persoalan aturan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa regulasi yang menjadi acuan saat ini mengharuskan adanya pilihan antara pemberian TPP atau remunerasi, bukan keduanya sekaligus.

“Uangnya tersedia. Tapi kami terikat oleh aturan yang sudah ditetapkan sejak lama, bahkan sebelum kami menjabat. Di dalam aturan itu, memang hanya diperbolehkan memilih satu dari dua: TPP atau remun,” ujar Wagub dalam dialog dengan para nakes.

Meski begitu, Fadhlullah menyatakan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk mencari solusi terbaik, asalkan prosesnya tetap sesuai hukum. Ia menegaskan bahwa aspirasi para tenaga medis akan diperjuangkan dan diproses secepat mungkin.

“Kami memahami tuntutan Bapak dan Ibu. Pemerintah tidak akan lepas tangan. Kami akan upayakan agar hak-hak yang diminta bisa segera direalisasikan, tentu dengan tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh tenaga kesehatan untuk tetap tenang dan mengedepankan dialog yang produktif. Menurutnya, peran nakes sangat krusial dalam menjaga layanan kesehatan masyarakat, dan pemerintah tidak akan membiarkan mereka terabaikan.

“Kesabaran dan komunikasi yang baik adalah kunci. Kami ada di sini untuk mendengar dan mencari solusi bersama,” tutupnya.[]