PELITANASIONAL | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., yang akrab disapa Dek Fad, meminta masyarakat Aceh untuk tidak terprovokasi dan ikut-ikutan melakukan unjuk rasa yang sedang terjadi di daerah lain.
Ia menegaskan bahwa Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan yang membedakannya dengan provinsi lain. Menurut Dek Fad, keamanan di Aceh saat ini masih sangat stabil.
Ia juga mencontohkan perbedaan respons masyarakat Aceh saat terjadi insiden empat pulau beberapa waktu lalu. “Kemarin pas kejadian empat pulau, kita demo, mereka tidak demo. Jadi kita beda,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).
Wakil Gubernur mengimbau masyarakat agar tetap tenang. Jika ada keinginan untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa, ia meminta agar hal tersebut dilakukan dengan cara yang aman, damai, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita tidak perlu ikut-ikutan dengan daerah provinsi lain atau yang terjadi saat ini. Di daerah lain kan juga anarkis, Pak, ada membakar-membakar gitu,” kata Dek Fad. Ia mengingatkan kembali bahwa Aceh adalah provinsi yang ber-syariat Islam dan memiliki kekhususan.
“Kita beda dengan daerah lain. Jadi silakan berikan unjuk rasa, tetapi dengan cara aman, damai, dan tidak perlu kita lakukan dengan secara anarkis atau secara kasar,” tegasnya.
Imbauan ini disampaikan oleh Dek Fad sesuai dengan arahan Gubernur Aceh. “Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, semalam menyampaikan kepada saya untuk mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh, harap tenang, harap tenang semuanya. Insyaallah, kita bisa melewati ini semua,” tutupnya.
Sebagai mana diketahui, sejak 28 Agustus 2025 gelombang demo terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Aksi unjuk rasa pada Kamis, 28 Agustus 2025, itu memicu aksi protes lanjutan pada Jumat, 29 Agustus 2025, buntut dari tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, setelah ditabrak dan dilindas mobil rantis Brimob.
Demo yang marak tersebut mencakup berbagai elemen massa. Hal ini mendapat perhatian dari berbagai media asing. Mereka menyebut kematian Affan telah memicu kemarahan publik yang lebih luas, terutama terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri.
Selain aksi demonstrasi di masing-masing gedung DPR, beberapa rumah anggota DPR seperti Uya Kuya, Ahmad Sahroni hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dikepung massa, bahkan aksi itu dimanfaatkan sebagai momen untuk menjarah, sehingga terkesan demonstrasi tidak sehat.[]
