Bireuen (PN) – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Ketua SAPA, Fauzan Adami, dan Ketua APDESI Aceh, Muksalmina, untuk mengalihkan pangkalan gas elpiji 3 kg ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Menurut Bahrul, langkah ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah distribusi gas elpiji bersubsidi yang sering merugikan masyarakat.
“Kami setuju bahwa pangkalan gas elpiji 3 kg harus dikelola oleh BUMG di setiap desa. Persoalan distribusi gas subsidi yang tak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta kelangkaan stok sudah terlalu lama menjadi keluhan utama masyarakat,” ujar Bahrul Fazal pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Bahrul menambahkan, banyak pangkalan yang tidak jujur dalam mendistribusikan gas subsidi. Hanya sebagian gas yang dijual kepada masyarakat dengan harga wajar, sementara sisanya dijual ke kios-kios dengan harga yang jauh lebih tinggi. Akibatnya, harga gas di tingkat konsumen bisa mencapai Rp 35 ribu atau lebih, jauh di atas HET.
Bahrul juga mengingatkan bahwa situasi ini, jika terus dibiarkan, akan merugikan masyarakat kecil secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengalihan distribusi gas elpiji 3 kg ke BUMG dianggap sebagai solusi tepat yang dapat meminimalisir penyelewengan di tingkat pangkalan.
“Kami menduga ada oknum pangkalan yang sengaja menahan stok untuk menciptakan kelangkaan sehingga harga bisa dimanipulasi. Jika ini benar, maka pengelolaan distribusi oleh BUMG akan lebih transparan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bahrul berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti usulan ini untuk mencegah konflik berkepanjangan terkait harga dan distribusi gas bersubsidi.
Sebelumnya, Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) telah mendesak Pj Gubernur Aceh untuk membuat kebijakan tegas dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke BUMG di setiap desa. SAPA mengusulkan agar desa memiliki pangkalan gas yang dikelola oleh BUMG, dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima, sehingga distribusi gas lebih tepat sasaran.
Ketua APDESI Aceh, Muksalmina, juga mendukung penuh inisiatif ini, menyebutnya sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah kelangkaan gas yang kerap dikeluhkan masyarakat Aceh. Dengan sistem distribusi melalui BUMG, pengawasan dan penyaluran subsidi akan lebih akurat dan adil.
“Saatnya Aceh memiliki sistem distribusi gas yang lebih adil, transparan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.
Loading ...