ACEH UTARA| PELITA NASIONAL— Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng di Kecamatan Tanah Jambo Aye kembali menuai keluhan tajam dari masyarakat.
Warga menilai sistem pembagian yang dilakukan pada Selasa, 18 /11/2025 tersebut berlangsung lamban, tidak teratur, dan jauh dari standar pelayanan publik yang layak.
Alih-alih membantu meringankan beban hidup masyarakat, cara pembagian yang tidak efektif justru menambah penderitaan warga yang sebagian besar merupakan keluarga prasejahtera.
Sejak pagi, ribuan warga dari berbagai gampong memadati titik pembagian yang jumlahnya sangat terbatas.
Lokasi sempit dan tidak mampu menampung kerumunan besar, sementara proses registrasi berlangsung lambat sehingga antrean mengular tanpa kejelasan.
Banyak warga mengaku harus berdiri berjam-jam hanya untuk mengisi formulir verifikasi awal, lalu kembali mengantre saat pengambilan paket bantuan.
Kondisi makin memprihatinkan ketika panitia menghentikan pelayanan pada pukul 18.00 WIB.
Warga yang belum terlayani dipaksa kembali mengantre setelah Magrib, sehingga pembagian berlangsung hingga larut malam.
Situasi gelap dan semrawut membuat banyak warga, terutama para ibu dan lansia, kelelahan bahkan hampir pingsan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami datang sesuai undangan, tapi jadwal molor jauh. Registrasinya lambat, antrean tidak tertib, dan data kami tidak ada. Kenapa harus dipersulit seperti ini? Ini bantuan pemerintah, bukan minta belas kasihan,” ujarnya geram.
Banyak warga juga mengeluhkan ketidaksesuaian antara undangan dengan daftar nama penerima yang ada di petugas.
Hal ini memperlambat proses pemeriksaan data, menyebabkan kericuhan kecil, dan membuat sejumlah warga harus menunggu tanpa kepastian.
Sebagian bahkan terpaksa pulang tanpa mendapatkan bantuan meski sudah mengantre sejak pagi.
Sistem ini dinilai sangat tidak manusiawi dan tidak mencerminkan semangat pemerintah dalam membantu rakyat kecil.
Masyarakat menilai, masalah utama bukan pada jumlah bantuan, tetapi pada tata kelola yang buruk dan minimnya perencanaan.
Warga mendesak Bulog, pemerintah kabupaten, dan pihak penyalur segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan langkah-langkah konkret.
Mereka meminta penambahan titik pembagian di setiap gampong, pembagian jadwal yang jelas, verifikasi data sebelum hari H, serta penambahan petugas layanan agar antrean tidak menumpuk.
Masyarakat berharap kejadian di Selasa, Tanggal 18 itu menjadi pelajaran penting agar penyaluran berikutnya tidak lagi menyiksa rakyat kecil.
Bantuan yang seharusnya menjadi penopang hidup justru menjadi beban karena buruknya tata kelola. “Tolong perbaiki sistemnya. Kami hanya ingin dilayani dengan layak,” kata salah seorang warga.
Loading ...