Gas LPG Tak Tepat Sasaran, Mahasiswa Tuntut Solusi Lewat Qanun BUMG

Banda Aceh (PN) – Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendesak Pj Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera memanggil Pertamina terkait permasalahan distribusi gas LPG 3 kg yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

Mereka meminta agar distribusi gas bersubsidi tersebut dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa masing-masing, guna memastikan gas tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

Menurut mahasiswa, permainan dalam distribusi gas sangat merugikan masyarakat. Mereka sepakat dengan usulan Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) agar gas 3 kg dialihkan ke setiap BUMG desa.

“Stok gas sering habis di pangkalan, dan harga jualnya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini sangat meresahkan. Sangat sepakat dengan SAPA, jika distribusi ini dikelola langsung oleh BUMG di setiap desa, kami yakin proses distribusi akan lebih transparan, tepat sasaran, dan dapat menekan praktik-praktik kecurangan yang terjadi di lapangan,” kata Mj Thabari. Kamis 17 Oktober 2024.

Mahasiswa menilai pemerintah Aceh perlu bertindak cepat dengan membuat Qanun yang mengatur alih distribusi gas 3 kg kepada BUMG. “Kami mendesak Pj Gubernur Aceh dan DPRA segera membuat regulasi yang jelas melalui Qanun, dan memanggil Pertamina untuk membahas hal ini. Gas subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil, dan distribusinya harus dijamin tepat sasaran. Tidak ada lagi alasan untuk menunda,” tegas putra Aceh Besar tersebut.

Desakan ini muncul setelah berulang kali terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg di berbagai daerah di Aceh, dengan harga jual yang jauh di atas HET. Mahasiswa berharap dengan adanya perubahan distribusi melalui BUMG, masalah ini bisa segera teratasi.

“Masyarakat berhak mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang sesuai dan tanpa harus khawatir kehabisan stok di pangkalan. Kami tidak akan tinggal diam melihat penderitaan masyarakat akibat distribusi yang tidak adil ini,” pungkas mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut.

Sebelumnya, seruan ini datang dari Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, agar Pj Gubernur Aceh untuk segera membuat kebijakan konkret dan tegas dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.

SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Dengan demikian, penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan dijamin tepat sasaran.

Mengenai hal tersebut disambut baik oleh Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara. Ia mengaku sangat mendukung usulan SAPA agar distribusi gas elpiji 3 kg dialihkan pengelolaannya ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.

Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan gas yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Aceh.

Katanya, distribusi gas melalui BUMG akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan dan penyaluran subsidi yang lebih akurat. Dengan sistem ini, desa dapat lebih mengontrol penyaluran gas subsidi sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal. Ia meminta agar pangkalan gas elpiji 3 kg dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.

Menurutnya, langkah ini penting untuk mengakhiri polemik distribusi gas elpiji subsidi yang kerap merugikan masyarakat.

Pihaknya berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti usulan ini demi menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat terkait harga dan distribusi gas elpiji subsidi.

“Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas atau harus membeli dengan harga yang tidak masuk akal. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkas Bahrul.